Desa Luwungragi

1. Bukti pemberkatan / pengesahan perkawinan dari pemuka agama / kepercayaan masing-masing.
2. Photo copy Akta Kelahiran yang bersangkutan.
3. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan,
4. Photo copy KK orang tua.
5. Kutipan Akta Perceraian bagi yang pernah melangsungkan perkawinan.
6. Kutipan Akta Kematian bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal dunia.
7. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin orang tua,
8. Izin dari pengadilan bagi calon mempelai dibawah usia 21 tahun apabila tidak mendapatkan izin dari orang tua.
9. Izin dari pengadilan apabila calon mempelai laki-laki dibawah umur 19 tahun dan calon wanita dibawah umur 16 tahun .
10. Penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ada sanggahan.
11. Izin dari pengadilan apabila ingin kawin lebih dari satu kali.
12. Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diakui/ disahkan dalam perkawinan.
13. Bagi mempelai yang berlainan Wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Dinas/ Kantor Pencatatan Sipil setempat.
14. Perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh pegawai pencatatan pada Dinas/ Kantor Pencatatan Sipil.
15. Pas Photo berdampingan ukuran 4×6 sebanyak 6 (enam) lembar.
16. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat .
17. Bagi anggota TNI/ POLRI harus ada izin dari Komandan/ Kepala.
18. Bagi WNA harus memperlihatkan Paspor, Visa, Dokumen Imigrasi, Surat Izin dari Kedubes/ Perwakilan Negara/ Konsulat Jenderal Negara Asing, Rekomendasi dari Deplu c.qDitjend Protokol konsuler apabila Negara Asing tidak ada perwakilannya di Jakarta.

Ketentuan Akta Perceraian:

1. Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap (Islam dari Pengadilan Agama, Non Islam dari Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaporan menggunakan formulir dari Dinas yang telah disepakati bersama instansi yang berwenang untuk membangun stastistik Vital.
3. Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri harus didaftarkan ke Dinas.
4. Jangka Waktu pendaftaran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam akta perceraian dan kutipan akta perceraian.Persyaratan:
6. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan;
8. Kutipan Akta Perkawinan; dan
9. KTP dan KK suami dan/atau isteri.

MEKANISME:

Pemohon berkewajiban:

• Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir
• Melengkapi persyaratan.
• Mendaftarkan ke dinas.

Dinas berkewajiban :

• Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan.
• Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
• Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
• Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
• Jangka waktu penyelesaian 7 ( tujuh ) hari kerja sejak di penuhinya persyaratan oleh pemohon.